Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) menyelenggarakan Workshop Pemilihan Raya (Pemira) Mahasiswa Tahun 2025 pada Sabtu (18/10/2025), bertempat di ruang rapat 809–810 lantai 8 Gedung Kuliah Bersama (GKB) II. Kegiatan ini menjadi langkah strategis kampus dalam memperkuat kapasitas penyelenggara dan pengawas Pemira agar mampu melaksanakan proses demokrasi kampus secara profesional dan berintegritas.

Workshop menghadirkan narasumber Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., purna anggota Bawaslu dan Panwaslu Kota Semarang, yang memberikan pembekalan mendalam mengenai tata kelola pemilu mahasiswa yang berintegritas dan sesuai prinsip demokrasi. Turut hadir Wakil Rektor III Unimus, Dr. Eny Winaryati, M.Pd., serta perwakilan Biro Akademik dan Kemahasiswaan yang diwakili oleh Sukamdi, A.Md.

Peserta kegiatan meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mahasiswa Unimus sebanyak 20 orang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mahasiswa 20 orang, Dewan KPU (DKPU) 5 orang, dan Panitia Khusus (Pansus) Mahasiswa 5 orang.

Dalam sambutannya, Dr. Eny Winaryati menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Unimus dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara dan pengawas Pemira tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam konteks pemilihan raya mahasiswa. Selain itu, workshop ini juga membekali peserta dengan pengetahuan teknis serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan Pemira berjalan profesional, mandiri, dan berintegritas,” jelasnya.

Menurutnya, Pemira bukan sekadar kegiatan rutin organisasi mahasiswa, melainkan juga wadah pendidikan politik bagi mahasiswa agar memahami proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Ia berharap, para penyelenggara dan pengawas mampu menjaga netralitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas selama proses Pemira berlangsung.

Sementara itu, dalam sesi materi, Dr. Naya Amin Zaini menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan Pemira. Ia menyebut bahwa banyak permasalahan dalam pelaksanaan pemilu mahasiswa muncul akibat kurangnya pemahaman teknis dan lemahnya koordinasi antara KPU dan Bawaslu mahasiswa.

“Melalui workshop seperti ini, kita ingin memastikan bahwa setiap tahapan Pemira – mulai dari perencanaan, pelaksanaan, rekapitulasi hasil hingga penanganan sengketa – dapat berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi asas keadilan,” ujarnya.

Pemilihan Raya Mahasiswa di Unimus sendiri merupakan bentuk nyata penerapan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi, di mana mahasiswa berhak menyalurkan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih perwakilan di lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa.

Melalui kegiatan ini, Unimus berharap seluruh penyelenggara dan pengawas Pemira dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi kampus secara nyata, sehingga tercipta proses Pemira yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta menjadi contoh praktik berdemokrasi yang baik di lingkungan pendidikan tinggi.